Rekonstruksi Kewenangan Koordinatif dan Tata Kelola Integrasi Data Multi-Instansi dalam Pemenuhan Indeks Kesejahteraan Sosial (IKESOS) Kota Salatiga

Indeks Kesejahteraan Sosial (IKESOS) merupakan instrumen komposit yang digunakan untuk mengukur capaian pembangunan kesejahteraan sosial daerah secara multidimensional. Karakter multi-sektoral IKESOS menuntut adanya integrasi data lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Namun di Kota Salatiga, Dinas Sosial sebagai leading sector menghadapi tantangan koordinasi sistemik yang disebabkan oleh lemahnya kewenangan formal, fragmentasi birokrasi, serta ketiadaan regulasi yang mengatur kewajiban berbagi data antarinstansi. Penelitian kebijakan ini bertujuan merumuskan intervensi kebijakan struktural untuk memperkuat tata kelola koordinasi dan integrasi data IKESOS. Penelitian menggunakan pendekatan analisis kebijakan dengan menelaah dinamika koordinasi kelembagaan, mekanisme kolaborasi antarorganisasi, serta tata kelola data pembangunan daerah. Hasil analisis menunjukkan bahwa akar permasalahan utama terletak pada belum adanya regulasi turunan di tingkat kota yang mengatur integrasi data dan mekanisme koordinasi lintas perangkat daerah. Melalui analisis prioritas masalah menggunakan metode Urgency, Seriousness, Growth (USG) serta evaluasi alternatif kebijakan, direkomendasikan penerbitan Peraturan Wali Kota tentang Integrasi Data dan Tata Kelola IKESOS. Kebijakan ini diharapkan dapat memperkuat kewenangan koordinatif, menciptakan kewajiban berbagi data lintas OPD, serta mendorong terwujudnya sistem data kesejahteraan sosial yang terintegrasi, efektif, dan berkelanjutan.